Edukasi

Ramai! Sindiran Vaksin TBC Mantan Deputi KSP Bikin Warganet Naik Pitam!

46
×

Ramai! Sindiran Vaksin TBC Mantan Deputi KSP Bikin Warganet Naik Pitam!

Share this article
Ramai! Sindiran Vaksin TBC Mantan Deputi KSP Bikin Warganet Naik Pitam!
Ramai! Sindiran Vaksin TBC Mantan Deputi KSP Bikin Warganet Naik Pitam!

Sarangberita.com, Jakarta, 08 Mei 2025 — Mantan Deputi Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro, menjadi sorotan publik usai menyampaikan sindiran tajam soal uji coba vaksin TBC di Indonesia.

Melalui unggahannya di media sosial, ia mempertanyakan status Indonesia yang dinilai seolah-olah menjadi “kelinci percobaan” untuk vaksin TBC baru. Pernyataannya tersebut langsung memicu gelombang reaksi dari warganet.

Ramai! Sindiran Vaksin TBC Mantan Deputi KSP Bikin Warganet Naik Pitam!
Ramai! Sindiran Vaksin TBC Mantan Deputi KSP Bikin Warganet Naik Pitam!
Baca Juga

Panas! Pemerintah Pakistan Perintahkan Militer Balas Serangan India

Dalam unggahannya, Juri menuliskan kekhawatirannya terkait transparansi dan keamanan dalam proses uji coba vaksin. Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan mendorong pemerintah untuk lebih terbuka mengenai kerja sama uji klinis tersebut.

Namun, sindiran itu justru menuai kritik. Banyak warganet menilai pernyataannya bisa menimbulkan ketakutan dan kesalahpahaman di tengah upaya pemerintah menanggulangi TBC yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Beberapa pengguna media sosial bahkan menyebut komentar Juri tidak berdasarkan fakta medis yang cukup kuat dan justru memperkeruh suasana.

Baca Juga

Prabowo Siapkan Perbaikan Besar! 11.000 Sekolah Ditarget Rampung di 2025

Di sisi lain, sejumlah pihak membela Juri, menyebut bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi dan pengawasan publik. Mereka mendukung sikap kritis terhadap uji klinis yang melibatkan masyarakat luas, terutama dalam hal transparansi data dan persetujuan etis.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa semua uji coba vaksin, termasuk TBC. Dilakukan sesuai standar etik internasional dan telah mendapat persetujuan dari badan pengawas.

Kontroversi ini pun membuka ruang diskusi yang lebih luas terkait pentingnya komunikasi publik yang jelas dan ilmiah dalam menyampaikan informasi soal kesehatan masyarakat.