Industri Tekstil Terancam Lesu Akibat Penundaan Program

Sarangberita.com – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat penundaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri melalui modernisasi mesin dan peralatan. Namun, keterlambatan pelaksanaannya dinilai dapat memperburuk kondisi industri yang tengah menghadapi tekanan pasar global.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil, mengungkapkan bahwa industri tekstil sudah mengalami penurunan permintaan pasar yang signifikan. “Penundaan program ini hanya akan memperburuk keadaan, karena industri sangat bergantung pada modernisasi mesin untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing,” ujarnya.

Dampak Penundaan terhadap Industri TPT

Program restrukturisasi mesin ini awalnya ditujukan untuk membantu industri penyempurnaan dan pencetakan kain. Dengan target partisipasi 13 perusahaan dan anggaran sebesar Rp4,7 miliar pada 2023. Pemerintah menawarkan potongan harga sebesar 10% dari total investasi untuk mesin impor dan 25% untuk mesin produksi dalam negeri.

Namun, dengan adanya penundaan ini, banyak pelaku industri yang merasa terhambat dalam upaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Selain itu, keterlambatan program ini berisiko mengakibatkan berkurangnya serapan tenaga kerja di sektor tekstil. Yang sudah mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak tahun lalu.

Harapan Pelaku Industri

APSyFI berharap pemerintah dapat segera merealisasikan program ini guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri tekstil nasional. “Kita membutuhkan kepastian agar industri tetap bisa bersaing di tengah ketatnya persaingan global. Jika terus tertunda, kita akan semakin tertinggal,” tambah Farhan.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian belum memberikan kepastian terkait jadwal pelaksanaan program ini. Pelaku industri berharap adanya dialog lebih lanjut antara pemerintah dan sektor tekstil untuk mencari solusi terbaik guna menjaga stabilitas industri tekstil di Indonesia.