Properti

BTN Bongkar 4.000 Pengembang Nakal, Erick Thohir Perintahkan Blacklist

20
×

BTN Bongkar 4.000 Pengembang Nakal, Erick Thohir Perintahkan Blacklist

Share this article
BTN Bongkar 4.000 Pengembang Nakal, Erick Thohir Perintahkan Blacklist
BTN Bongkar 4.000 Pengembang Nakal, Erick Thohir Perintahkan Blacklist

BTN Ungkap Ribuan Pengembang Bermasalah dalam Proyek Rumah Subsidi

Sarangberita.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait program rumah subsidi pemerintah. Sebanyak 4.000 pengembang ditemukan bermasalah dalam proyek perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permasalahan ini berkisar dari pengiriman sertifikat yang terlambat hingga pengembang yang tidak menyelesaikan proyek sesuai kontrak.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap pengembang nakal. “Ini adalah upaya kami untuk melindungi konsumen dan menjaga kualitas program rumah subsidi,” ujar Nixon dalam keterangannya.


Erick Thohir Perintahkan Blacklist Pengembang Nakal

Merespons temuan BTN, Menteri BUMN Erick Thohir langsung menginstruksikan agar pengembang dan notaris yang bermasalah dimasukkan ke dalam daftar hitam. Erick menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program perumahan subsidi dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.

“Mereka yang tidak bertanggung jawab akan kami tindak tegas. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat yang sudah susah malah dirugikan,” tegas Erick.

Selain itu, Erick menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program rumah subsidi, termasuk seleksi yang lebih baik terhadap mitra pengembang dan notaris.


Masalah Utama: Keterlambatan Sertifikat dan Kualitas Proyek

Salah satu permasalahan terbesar yang dialami konsumen adalah keterlambatan penerbitan sertifikat rumah. Banyak kasus di mana masyarakat sudah melunasi kewajiban pembayaran, namun pengembang belum menyerahkan sertifikat properti mereka.

Selain itu, BTN juga menemukan proyek yang tidak selesai sesuai spesifikasi. “Ada pengembang yang membangun rumah dengan kualitas yang jauh di bawah standar atau bahkan tidak selesai sama sekali,” ujar Nixon.

Hal ini jelas merugikan konsumen dan menghambat target pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi MBR.


Langkah BTN dalam Menangani Masalah

BTN telah menyusun langkah-langkah konkret untuk menangani pengembang nakal. Berikut beberapa langkah yang akan dilakukan:

  1. Blacklist Pengembang dan Notaris Bermasalah: Pengembang yang terbukti bermasalah tidak akan diizinkan lagi mengikuti program perumahan subsidi.
  2. Peningkatan Pengawasan: BTN akan memperketat pengawasan terhadap mitra pengembang, mulai dari proses seleksi hingga pelaksanaan proyek.
  3. Edukasi Konsumen: BTN akan memberikan informasi lebih transparan kepada masyarakat, termasuk daftar pengembang yang telah di-blacklist.

Erick Thohir Dorong Digitalisasi Pengawasan

Sebagai bagian dari langkah reformasi, Erick Thohir mendorong penggunaan teknologi dalam pengawasan proyek rumah subsidi. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan celah untuk praktik korupsi.

“Dengan teknologi, pengawasan akan lebih efektif. Masyarakat juga bisa memantau progres proyek mereka secara real-time,” ungkap Erick.


Tips Bagi Calon Pembeli Rumah Subsidi

Bagi masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi, penting untuk melakukan langkah berikut:

  1. Periksa Rekam Jejak Pengembang: Pastikan pengembang memiliki reputasi baik dan telah menyelesaikan proyek sebelumnya dengan lancar.
  2. Gunakan Informasi Resmi: Cek daftar pengembang yang telah di-blacklist melalui BTN atau instansi terkait.
  3. Pahami Hak dan Kewajiban Anda: Sebelum menandatangani kontrak, pastikan semua kewajiban dan hak tercantum dengan jelas.

Kesimpulan: Bersih-bersih di Program Rumah Subsidi

Temuan BTN terkait 4.000 pengembang nakal menjadi peringatan penting untuk meningkatkan pengawasan dalam program rumah subsidi. Instruksi Erick Thohir untuk mem-blacklist pengembang bermasalah adalah langkah tegas untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas proyek perumahan.

Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem perumahan yang sehat. Dengan pengawasan ketat dan reformasi yang terus berlanjut, program rumah subsidi diharapkan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.