Properti

Kekayaan Negara RI Melonjak, Aset Tanah Tembus Rp 4.000 Triliun Lebih

11
×

Kekayaan Negara RI Melonjak, Aset Tanah Tembus Rp 4.000 Triliun Lebih

Share this article
Kekayaan Negara RI Melonjak, Aset Tanah Tembus Rp 4.000 Triliun Lebih
Kekayaan Negara RI Melonjak, Aset Tanah Tembus Rp 4.000 Triliun Lebih

Sarangberita.com, Jakarta, 15 Juli 2025 – Kekayaan negara Indonesia mengalami lonjakan signifikan, dengan total nilai aset mencapai Rp13.692,4 triliun pada akhir 2024, naik dari Rp13.072,8 triliun pada 2023.

Kenaikan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Kekayaan Negara RI Melonjak, Aset Tanah Tembus Rp 4.000 Triliun Lebih
Kekayaan Negara RI Melonjak, Aset Tanah Tembus Rp 4.000 Triliun Lebih
Baca Juga

Presiden Prabowo Bertemu Raja Belgia, Disambut Hangat di Istana Laeken

Salah satu penyumbang utama lonjakan ini adalah aset tanah, yang nilainya tembus Rp4.427,28 triliun berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, dengan proyeksi serupa untuk 2024 meski data resmi belum dirilis.

Sri Mulyani menegaskan bahwa peningkatan ini mencerminkan pengelolaan aset yang semakin baik. Melibatkan 99 kementerian dan lembaga, 546 pemerintah daerah, 75.266 desa, dan 19.439 satuan kerja.

Baca Juga

Gibran Soal Urus Papua: Saya Siap Ditugaskan ke Mana Pun

Meski demikian, defisit fiskal tetap terjadi pada 2024, dengan pendapatan negara Rp3.115,3 triliun. Kalah dari beban operasional Rp3.353,6 triliun, menghasilkan defisit Rp238,3 triliun. Ini menunjukkan bahwa meskipun aset bertambah, pengelolaan keuangan masih menghadapi tantangan.

Aset tanah menjadi tulang punggung kekayaan, mencakup berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia. Peningkatan nilai ini juga didorong oleh inventarisasi dan revaluasi aset yang lebih ketat. Meskipun beberapa pihak mempertanyakan apakah angka ini benar-benar mencerminkan nilai wajar atau hanya hasil penyesuaian akuntansi. Kritikus menyebut perlunya transparansi lebih lanjut untuk memastikan manfaat nyata bagi rakyat.

Hingga pukul 20:11 WIB, kabar ini menuai perhatian luas di media sosial, dengan banyak yang menganggap lonjakan ini sebagai langkah positif. Meskipun ada pula skeptisisme terhadap efektivitas pengelolaan. Pemerintah berencana memperluas digitalisasi sistem pengelolaan untuk meningkatkan efisiensi ke depan.

Baca Juga : PBB Rilis 48 Perusahaan yang Terlibat ‘Genosida’ di Israel, Ini Daftarnya!