Sarangberita.com, 3 Juli 2025 – Presiden Iran Masoud Pezeshkian resmi menyetujui undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyusul serangan udara Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025.
Keputusan ini diumumkan melalui televisi negara pada Rabu, 2 Juli 2025. Setelah parlemen Iran secara bulat mengesahkan RUU tersebut, yang kemudian disetujui oleh Dewan Penjaga Konstitusi.
Baca Juga
Prabowo dan Putin Resmikan MoU Strategis, Buka Era Baru Kemitraan Indonesia-Rusia
Serangan berjuluk Operation Midnight Hammer menargetkan tiga fasilitas nuklir utama Iran Natanz, Fordow, dan Isfahan menyebabkan kerusakan signifikan. Termasuk pada infrastruktur pengayaan uranium di Natanz.
Iran menuding IAEA gagal mengutuk serangan tersebut dan menyebut resolusi IAEA pada 12 Juni 2025. Yang menyatakan Iran melanggar kewajiban non-proliferasi, sebagai dalih politik untuk serangan Israel-AS. “IAEA telah menjadi alat politik,” kata Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf.
Baca Juga
Iran Ejek Serangan Amerika Serikat (AS): Israel Tak Punya Pilihan Selain Lari ke ‘Papa’
Undang-undang baru ini mensyaratkan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran untuk setiap inspeksi IAEA di masa depan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan pintu diplomasi tetap terbuka. Namun menegaskan bahwa negosiasi dengan AS tidak akan dilanjutkan hingga ada jaminan tidak ada serangan militer selama pembicaraan.
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyebut keputusan Iran “tidak dapat diterima” dan meminta akses untuk menilai kerusakan fasilitas nuklir, khususnya stok uranium yang kini tidak terdeteksi lokasinya.
Keputusan Iran ini memicu kekhawatiran global, dengan Prancis, Inggris, dan Jerman mendesak Teheran untuk kembali ke meja perundingan. Di tengah gencatan senjata rapuh dengan Israel, eskalasi lebih lanjut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas kawasan dan pasar energi global.
Baca Juga : Gaza Masih Membara di Tengah Gencatan Senjata Israel-Iran
