Sarangberita.com, Jakarta, 05 Mei 2025 – Program pendidikan karakter bernuansa militer yang dijalankan oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, kembali memicu perdebatan publik. Puluhan siswa di Kabupaten Purwakarta dilaporkan telah mengikuti pelatihan di markas militer Batalyon Armed, yang diklaim bertujuan menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta jiwa nasionalisme.
Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari sejumlah aktivis pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Mereka mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengevaluasi bahkan menghentikan program tersebut.
Baca Juga
Trump Hebohkan Publik! Unggah Foto Bergaya Paus, Simak penjelasannya!
Kelompok Koalisi Pemantau Pendidikan Indonesia (KPPI) menyuarakan kekhawatiran bahwa pendekatan militeristik dalam dunia pendidikan bisa berdampak buruk bagi perkembangan psikologis siswa.
“Pendidikan seharusnya membentuk manusia yang berpikir kritis, bukan sekadar patuh secara absolut. Militerisasi bisa mengikis semangat demokratis dan partisipatif di kalangan pelajar,” kata Juru Bicara KPPI, Fadhil Rahman.
Baca Juga
Prabowo Siapkan Perbaikan Besar! 11.000 Sekolah Ditarget Rampung di 2025
Pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat menegaskan bahwa kegiatan ini bersifat sukarela dan tidak dipaksakan. Mereka juga menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun karakter kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Meski demikian, tekanan publik terhadap Prabowo agar mengambil sikap terus meningkat. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini dapat menjadi indikator awal arah pemerintahan barunya, terutama di sektor pendidikan.
Dedi Mulyadi sendiri membela program tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk “penguatan moral dan integritas generasi muda.” Kini, masyarakat menanti keputusan Prabowo: lanjutkan, ubah, atau hentikan?
