Aspebindo Desak Transparansi dalam Pemberian Prioritas Izin Tambang bagi UKM & Koperasi
Sarangberita.com – Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) meminta transparansi dalam pemberian prioritas izin tambang bagi UKM dan koperasi. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang mengalokasikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada pelaku usaha kecil dan koperasi, namun dinilai masih minim keterbukaan dalam prosesnya.
Dorongan untuk Keadilan dalam Regulasi
Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, menegaskan bahwa proses seleksi dan pemberian izin harus jelas serta akuntabel. Menurutnya, banyak UKM dan koperasi yang mengalami kesulitan mendapatkan izin tambang karena terbatasnya informasi serta mekanisme yang belum sepenuhnya transparan.
“Kami mendukung langkah pemerintah dalam memberikan akses bagi UKM dan koperasi di sektor pertambangan. Tetapi prosesnya harus terbuka agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu,” ujar Anggawira.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tanpa transparansi, dikhawatirkan hanya perusahaan besar yang berkedok koperasi atau UKM yang akan mendapatkan izin. Sementara usaha kecil yang benar-benar membutuhkan akses justru tersingkir.
Pentingnya Regulasi yang Adil
Selain transparansi, Aspebindo juga menyoroti pentingnya pendampingan teknis bagi UKM dan koperasi agar mereka dapat mengelola tambang secara berkelanjutan dan sesuai regulasi. Jika tidak, ada risiko penyalahgunaan izin atau ketidaksiapan UKM dalam mengelola tambang secara profesional.
Selain itu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti akses permodalan, standar operasional yang ketat, serta perlindungan lingkungan. Tanpa dukungan dan aturan yang jelas, pelaku UKM bisa kesulitan menjalankan usaha tambang secara efisien.
Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Baik
Aspebindo berharap pemerintah segera menyusun regulasi yang lebih jelas dan memastikan bahwa prioritas izin benar-benar diberikan kepada pelaku usaha kecil yang memenuhi syarat. Mekanisme seleksi yang lebih terbuka diharapkan dapat menghindari praktik korupsi, monopoli, kepentingan kelompok tertentu dalam distribusi WIUP.Dikutip dari tim; “SarangBerita.com“
About the Author
