Arsin Klaim Tidak Mengetahui Dokumen SHGB Laut di Tangerang

Sarangberita.com – Kasus kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan laut di Tangerang semakin menjadi sorotan setelah Arsin. salah satu pihak yang diduga terkait, mengaku tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut. Pengakuan ini menambah kompleksitas penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan izin penguasaan lahan yang seharusnya menjadi area publik.

Pengakuan Arsin: Tidak Pernah Melihat Dokumen SHGB

Dalam keterangannya kepada media, Arsin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam proses penerbitan ataupun kepemilikan dokumen SHGB yang menjadi perdebatan.

“Saya sama sekali tidak mengetahui adanya dokumen SHGB atas lahan laut tersebut. Jika memang ada, perlu ditelusuri bagaimana proses penerbitannya,” ujar Arsin dalam konferensi pers.

Kontroversi SHGB di Wilayah Laut Tangerang

Kasus ini bermula dari temuan dokumen SHGB yang mencakup wilayah perairan di Tangerang. Publik mempertanyakan bagaimana lahan yang seharusnya menjadi kawasan laut bisa diklaim sebagai hak guna bangunan oleh pihak tertentu.

Sejumlah aktivis lingkungan dan hukum menilai kasus ini sebagai contoh nyata dari potensi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat lahan.

“Kita perlu investigasi lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang sebenarnya berwenang menerbitkan dokumen ini dan apakah ada pelanggaran hukum dalam prosesnya,” kata seorang pengamat kebijakan publik.

Tanggapan Pihak Berwenang

Pemerintah daerah Tangerang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berjanji akan menelusuri kasus ini lebih dalam. Jika terbukti ada penyimpangan dalam penerbitan SHGB, maka langkah hukum akan segera diambil.

“Kami akan menyelidiki semua pihak yang terkait, termasuk menelusuri proses administrasi hingga bagaimana sertifikat ini bisa diterbitkan untuk wilayah laut,” ujar perwakilan dari BPN.

Apa Langkah Selanjutnya?

Dengan semakin banyaknya sorotan terhadap kasus ini, publik berharap agar investigasi berjalan secara transparan dan tuntas. Pemerintah didesak untuk memperketat aturan agar tidak ada lagi kasus serupa yang merugikan kepentingan masyarakat.

Kasus SHGB laut di Tangerang ini masih berkembang. Berbagai pihak menunggu hasil penyelidikan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat kontroversial tersebut.