Sarangberita.com – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur dapat menjadi momentum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk lebih berperan dalam proyek pembangunan. Langkah ini memberi kesempatan bagi UMK untuk berkembang dan berkontribusi dalam sektor konstruksi nasional.
Ketua Umum Gapensi, Iskandar Zulkarnain, mengatakan bahwa keterbatasan anggaran mendorong pemerintah mengoptimalkan tenaga kerja lokal dan memberdayakan kontraktor kecil. Mereka memiliki biaya operasional lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. “Pemangkasan anggaran infrastruktur seharusnya tidak menjadi penghalang pembangunan. Justru, ini bisa menjadi peluang bagi UMK untuk mendapatkan porsi lebih besar dalam proyek pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/2).
Dampak Positif bagi UMK
Menurut Gapensi, pelibatan UMK dalam proyek infrastruktur membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Dengan proyek skala kecil hingga menengah, UMK dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing di industri konstruksi. Langkah ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja.
“Selama ini, proyek infrastruktur besar didominasi perusahaan besar, sementara UMK sering kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dengan anggaran lebih terbatas, proyek skala kecil dapat didistribusikan kepada UMK yang lebih fleksibel dan efisien dalam pengerjaan,” tambah Iskandar.
Kebijakan yang Diperlukan
Gapensi mengusulkan beberapa langkah agar UMK mendapatkan manfaat dari situasi ini. Salah satunya adalah penyederhanaan regulasi dalam pengadaan barang dan jasa agar lebih mudah diakses oleh UMK. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan kemudahan akses pembiayaan, termasuk kredit berbunga rendah untuk mendukung operasional mereka.
Sistem lelang proyek yang lebih terbuka dan transparan juga menjadi faktor penting agar UMK memiliki kesempatan bersaing secara adil. “Kami berharap pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada UMK dalam proyek infrastruktur. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh segelintir perusahaan besar, tetapi juga merata ke pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia,” pungkas Iskandar.
Harapan ke Depan
Meskipun pemangkasan anggaran infrastruktur menjadi tantangan bagi industri konstruksi, banyak pihak berharap kondisi ini menjadi peluang untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Dengan kebijakan yang tepat, UMK dapat tumbuh lebih kuat dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, program infrastruktur tetap berjalan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
